METROPOLITAN.ID - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menanggapi video viral yang beredar di media sosial terkait pernyataannya soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah yang dinilai tidak wajar dalam lima tahun terakhir.
Dalam video berdurasi dua menit, Ayep Zaki merespons pertanyaan warganet kepada Wakil Wali Kota Bobby Maulana mengenai anjloknya PAD.
Menurut Ayep, penyebab utama ketidakwajaran tersebut adalah minimnya kontribusi dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta ketidaksesuaian antara omzet usaha dan pajak yang tercatat.
Baca Juga: Tempat Wisata Healing yang Bisa Kamu Datangi saat Liburan di Berbagai Daerah
Ia menyebut ada usaha dengan omzet Rp12 miliar namun hanya melaporkan Rp1 miliar, bahkan ada yang Rp7 miliar namun dicatat hanya Rp500 juta.
Ayep menegaskan akan menormalkan pencatatan PAD agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Meski prosesnya tidak bisa instan, ia menyebut langkah awal yang diambil adalah memperbaiki perizinan serta melakukan negosiasi ulang dengan para pelaku usaha agar sistem pajak bisa berjalan transparan dan adil.
Ia menekankan bahwa kondisi ini merupakan warisan masa lalu yang tetap akan dihormati, namun tanggung jawab pembenahan kini berada di pundaknya bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana.
“Saya dan Bobby akan bertanggung jawab untuk menormalkan semua ini,” ujar dia, Rabu 9 April 2025.
Untuk memperkuat pernyataannya, Ayep mengungkap bahwa temuannya berasal dari investigasi langsung yang ia lakukan ke beberapa tempat usaha, termasuk rumah makan di Kota Sukabumi.
Ia mencontohkan pernah membayar makanan seharga Rp2,5 juta, namun pajak PB1 sebesar Rp250 ribu tidak masuk ke kas daerah.
Sebagai pengusaha, Ayep mengklaim paham betul soal biaya produksi, keuntungan, hingga kewajiban pajak usaha.
Sebab itu, ia memastikan bahwa yang ia sampaikan bersifat objektif dan tidak memiliki muatan politik, melainkan semata-mata demi perbaikan sistem ke depan. (Usep)
