METROPOLITAN.ID - Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya agar berdampak positif bagi pemberdayaan ekonomi lokal.
Hal tersebut menjadi poin penting yang dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Purwakarta bersama perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Purwakarta yang digelar di ruang Komisi IV, Senin 9 September 2025.
Diketahui, rapat kerja ini digelar untuk menindaklanjuti banyaknya aduan soal menu makanan program MBG yang dinilai tak layak ke Komisi IV.
Baca Juga: Forum Komunikasi Dapur SPPG Purwakarta Gelar Pelatihan Bagi Penjamah Makanan Program MBG
Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, menyampaikan rapat kerja ini juga bertujuan untuk mendorong program MBG agar berjalan dengan maksimal.
"Untuk memaksimalkan penyaluran (MBG) agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat fungsi. Kami ingin memastikan para penerima manfaat itu betul-betul menerima konsumsi gizi yang baik," ucapnya.
Ricky ini juga digelar untuk mendapat informasi dan penjelasan berkaitan program yang sudah berjalan. Bahkan, sempat menjadi masalah di lapangan.
"Kami pun meminta agar ini kedepan diperbaiki. Buah semangka walaupun satu selai juga bergizi, tapi porsinya harus pada tepat. Tepat apa? Yaitu, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat komposisi," kata Ricky.
Komisi IV juga menegaskan tiga poin untuk perbaikan pelaksanaan MBG di wilayahnya. Pertama: penyaluran makanan harus berjalan dengan baik. Baik gizinya, pengemasan dan sebagainya.
Kedua: meningkatkan perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan yang diperoleh dari sumber daya lokal dengan tidak mengutamakan belanja dari luar wilayah. Ketiga: rekrutmen tenaga kerja di dapur MBG mengutamakan masyarakat lokal.
"Mudah-mudahan yang tadi kita sepakati di rapat kerja ini menjadi bahan bagi kepala-kepala SPPG untuk menjalankan program ini dengan baik dan benar," kata Ricky.
"Kita tinggal tunggu kedepannya dan pantau oleh semuanya. Apabila tidak ada berjalan, kami Komisi IV selalu siap menerima aduan-aduan dari masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan baik," kata Ricky menambahkan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Astri Novita Sari menambahkan, keberadaan dapur MBG atau SPPG yang beroperasi di Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menjadi faktor peningkatan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerja baru bagi warga lokal. Untuk itu, segala kebutuhan bahan makanan dan tenaga kerja harus diperoleh dari wilayah-wilayah dapur MBG itu berada, bukan dari luar.
"Kita tadi menekankan kepada teman-teman SPPG untuk menekankan kepada setiap dapur untuk menyerap tenaga kerja lokal. Jangan sampai, dapurnya di wilayah situ tapi masyarakat disekitarnya tidak bekerja," ucap Astri.
Menurut Astri, perputaran uang pada program ini sangat menjanjikan di setiap dapurnya. "Kalau itu dioptimalisasi untuk UMKM di wilayah itu, perekonomian di masing-masing wilayah akan maju," katanya.
