METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendukung penuh gagasan KPK untuk merealisasikan program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Melalui program tersebut diharapkan budaya korupsi pada semua level dan tingkatan dapat dicegah dan diminimalisir.
Hal itu disampaikan Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menghadiri saat menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 bertempat di Aula Setda-Palabuhanratu, Kamis 21 November 2024.
Bupati Marwan Hamami sangat mengapresiasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang digagas oleh KPK-RI.
"Saya atas nama pribadi dan Pemkab Sukabumi sangat mengapresiasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi ini, yang digagas oleh KPK-RI sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini," ungkap dia.
Dia menambahkan, capaian aksi pemberantasan korupsi terintegrasi melalui monitoring center for prevention (MCP) pada pemerintah kabupaten sukabumi tahun 2023 mendapat indeks yaitu 86,56 point dan tahun 2024 target indeks MCP lebih dari 90 point.
Baca Juga: Lewat Bimtek, Pemerintah Kota Sukabumi Fokus Perkuat Kualitas SAKIP
"Dengan adanya kegiatan rapat koordinasi hari ini dapat meningkatkan capaian dari tahun-tahun sebelumnya melalui rumusan langkah-langkah pencegahan korupsi di Kabupaten Sukabumi yang konkret," jelas dia.
Bupati pun berharap para kepala perangkat daerah, direktur perumda dan para kepala desa untuk bersinergi membangun komitmen bersama dalam mengimplementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Sukabumi.
Demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin.
Baca Juga: Wujud Cinta Budaya Lokal, SMPN 1 Cikampek Karawang Gelar Batik ECO Print Show
Saat bersamaan Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK-RI Arief Nurcahyo menyebutkan bahwa kedatangannya ke Kabupaten Sukabumi yakni untuk sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi.
Termasuk untuk meminimalisasi risiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.