METROPOLITAN.ID - Anwar Usman, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, merasa difitnah dan menilai istilah "MK sebagai Mahkamah Keluarga" merupakan fitnah keji.
Anwar Usman merasa bahwa ungkapan mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga tersebut menyerang dirinya dan keluarganya.
Ia menyatakan bahwa fitnah terkait ujaran 'Mahkamah Keluarga' ini tidak membuatnya merasa berkecil hati, dan ia meyakini keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Balik Kritisi MKMK, Anwar Usman Menganggap Sidang Pemecatannya Melanggar PMK
Ungkapan tersebut berdasarkan tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau keluarga Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka.
Anwar menegaskan bahwa putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebabkan dirinya dicopot dari jabatan Ketua MK bukan hanya berlaku untuk saat ini.
Keputusan ini juga akan berlaku sampai dengan generasi yang akan datang.
Baca Juga: Genjot Wisata Lewat Kreativitas, Pemuda Bogor Gelar Dedie Rachim Mural Competition
Keputusan MK tidak hanya berlaku sementara, melainkan memiliki dampak jangka panjang yang mengikat dan penting untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusi.
Dia juga membandingkan keputusan MK dengan keputusan politisi, menekankan bahwa MK mengambil keputusan berdasarkan hukum dan konstitusi, bukan berdasarkan kepentingan pemilu.
MK memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan, independensi, dan integritas dalam proses pengadilan.
Baca Juga: 4 Putusan Yang Dikeluarkan oleh MKMK atas Pelanggaran Kode Etik 9 Hakim Mahkamah Konstitusi
Anwar Usman telah dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
Pelanggaran tersebut terkait putusan tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.