METROPOLITAN – Pekan ini, Dewan Pimpinan Kabupaten Bogor Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK–LPPNRI) bakal menggelar pelatihan dan pendidikan (diklat) pembinaan hukum.
Lembaga yang berkantor di Jalan Baru Bukit Villa Bojonggede, Bilabong, Blok H1C, Nomor 03, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor itu akan menghadirkan narasumber dari Muspida Kabupaten Bogor serta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPK-LPPNRI M Jarkasih mengatakan, acara tersebut bertujuan agar anggotanya memprioritaskan urusan kerja, sehingga tugas sebagai pemantau penyelenggara negara tetap berjalan. “Sekarang ini kami punya 20 anggota aktif,” katanya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga bakal menggandeng tokoh masyarakat, rekan jurnalistik dan aparatur pemerintah setempat.
“Giat ini lebih pada pembekalan, karena kami lembaga yang ikut serta memantau kebijakan presiden RI terkait anggaran Rp1 miliar per desa se-Indonesia,” tuturnya. Selain itu, dia juga menekankan untuk tetap selalu melakukan pengawalan. Bukan saja soal pemanfaatan anggaran pusat, tapi bagaimana anggaran tersebut bisa disalurkan ke setiap wilayah di Bogor.
(yos/b/feb/py)
