METROPOLITAN – Pengadilan Negeri (PN) Bogor Kelas IB mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan bersih dalam melayani unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor, kemarin. Hal itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam penilaian akreditasi penjaminan mutu.
Pencanangan zona integritas tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bogor Kelas I B Tenri Muslinda, Walikota Bogor Bima Arya, Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Sarip Hidayat, Komandan Kodim (Dandim) 0606 Letkol Arm Dodi Suhardiman dan Kepala Kejari M Teguh Darmawan.
Dalam sambutannya, Ketua PN Bogor Kelas I B Tenri Muslinda mengatakan, sebenarnya tempatnya bekerja sudah terakreditasi sejak 20 Desember 2016. Namun jelang pelaksanaan survei yang akan dilakukan pada April nanti, penandatanganan pencanangan zona integritas baru dapat dilaksanakan. “Survei sendiri diadakan tiga kali berturut-turut dengan pelaksanaan dua kali dalam setahun,” katanya.
Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya menjelaskan, kegiatan yang diawali senam dan coffee morning bersama Muspida memang dirasa harus dilaksanakan. Hal tersebut agar hubungan silaturahmi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan Muspida semakin hangat dan erat. “Jadi, kegiatan informal seperti ini memang mendekatkan kita,” jelasnya.
Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Pengadilan Negeri (PN) Bogor yang telah merespons cepat keinginan pemkot. Kegiatan seperti ini menguatkan muspida, sehingga lebih efektif. Namun jika muspida tidak solid, maka akan sulit mengatasi persoalan yang ada. “Contohnya dalam menghadapi aksi demo angkot kemarin, muspida solid mengatasi warga yang telantar dengan menerjunkan kendaraannya,” katanya.
Bima mengaku tidak bisa membayangkan jika muspida tidak turun membantu Kota Bogor. Warga pun banyak yang mengucapkan terima kasih kepada muspida. “Semoga soliditas dan kekompakan ini tetap terjaga demi kemaslahatan Kota Bogor,” harapnya.
(*/ram/py)
