METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun ini berupaya mengejar nilai A Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pada 2018 Kota Bogor ditargetkan menjadi Kota Wisata LAKIP. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya saat berkonsultasi ke KemenPAN-RB di ruang rapat Sriwijaya 1 Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).
Bima mengatakan, LAKIP merupakan sistem reformasi birokrasi yang sangat baik karena dapat membangun sistem dan kultur birokrasi di pemerintah daerah dalam mengelola keuangan berbasis kinerja dan manfaat.
“Jadi bukan hanya memperbaiki laporannya supaya bagus, Kota Bogor juga tahun depan ditargetkan menjadi Kota Wisata LAKIP. Memang untuk bisa mencapai target itu memerlukan proses yang sangat intens, namun kita semua sudah berkomitmen,” kata Bima dalam paparannya kepada MenPAN-RB Asman Abnur.
Tak hanya itu, dia juga menyampaikan terkait otonomi dan prioritas proses birokrasi. Terkadang ada kebijakan yang bersinergis dengan pemerintah daerah, namun di sisi lain ada juga kewenangan yang ditarik ke pemerintah pusat.
“Contohnya mengenai program Smart City, kami sulit sekali mendapatkan ahli IT. Selain itu, Kota Bogor juga menargetkan untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun akuntan sulit mendapatkannya. Saya kira ini harus menjadi hal yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Sementara itu, MenPAN RB Asman Abnur mengatakan, untuk memperoleh nilai LAKIP A harus ada kemauan dari dalam dan bekerja secara profesional. PNS itu merupakan pegawai eksklusif yang saat ini jumlahnya didominasi guru SD, SMP dan SMA hingga dosen di perguruan tinggi. Sedangkan PNS teknis atau fungsional yang dituntut adalah kemampuannya di bidang administratif.
(*/feb/py)
