Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian (P2P) Dinkes Kota Bogor, Lindawati, mengatakan, banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut.
"Upaya ini disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing daerah," ujarnya. Adapun cara yang dilakukan untuk merealisasikannya yakni, memberikan edukasi secara personal melalui bantuan puskesmas dan posyandu sebagai perpanjangan tangan hingga pembangunan septic tank komunal. Untuk program terakhir, Dinkes Kota Bogor akan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
Dari data yang sempat dikeluarkan Dinkes Kota Bogor, tercatat 84 persen Rukun Warga (RW) di enam kecamatan Kota Bogor masih BAB sembarangan. Jika melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan Kota Bogor memiliki 780 RW, berarti sekira 655 RW masih melakukannya.
Linda mengakui, 21 RW masih terlampau sedikit dibanding total RW yang belum bersih dari perilaku BAB sembarang. "Tapi, setidaknya, target ini bisa menjadi langkah awal yang signifikan bagi Kota Bogor," ujarnya.
Menurut Linda, untuk mencapai target yang lebih besar, dibutuhkan intervensi dari berbagai pihak, termasuk dinas lain. Dalam waktu dekat, dimungkinkan ada pertemuan berupa rapat koordinasi yang melibatkan jajaran lain untuk menjadikan ini sebagai masalah Pemkot Bogor bukan sebatas satu atau dua dinas.
Tidak sekadar menjalankan target nasional, Linda menjelaskan, pemberantasan perilaku BAB sembarangan juga berkaitan erat dengan penyakit menular.
"Kalau buang hajat sembarang di kali, kebun atau got, akan melibatkan penyakit diare, kulit hingga hepatitis," tuturnya.
(rep/feb)
