cegah Tindakan Korupsi Proses Pembangunan, Pemkot Bogor Kumpulkan PPK
Mencegah terjadinya permasalahan hukum kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Bagian Administrasi Pembangunan Penyedia Barang dan Jasa (Adbang PBJ) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Administrasi Pembangunan. Rakor yang digelar di Hotel Permata, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (15/02/2018) yang dihadiri seluruh PPK di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan Kejaksaan Negeri Tinggi (Kejari) Kota Bogor. Kepala Bagian Adbang PBJ Rahmat Hidayat mengatakan, rakor di awal tahun ini sengaja dilaksanakan sebagai bentuk penyegaran jika ada regulasi yang baru sekaligus pencegahan agar di tahun ini jangan sampai ada PPK yang terkena kasus hukum. “Sebelum ada kegiatan pengadaan dan lelang tahun ini kita kumpulkan semua PPK,” ujarnya. Kasus hukum yang kerap menjerat PPK bukan tanpa sebab. Pasalnya, banyak titik-titik kegiatan dalam proses pengadaan yang memang rawan terjadi tindak korupsi. Mulai dari proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penunjukan penyedia, penandatangan kontrak, pelaksanaan pembangunan hingga di akhir serah terima pekerjaan. “Hampir di setiap tahun ada saja PPK yang terkena kasus hukum. Entah karena ketidaktahuan ataupun khilaf. Makanya disini kami coba ingatkan lagi sebab tugas PPK memang berat,” jelasnya. Beratnya tugas sebagai PPK, lanjut Rahmat, membuat PPK harus memiliki sertifikasi pengadaan yamg dikeluarkan LKPP. Di Kota Bogor, semua PPK sudah bersertifikat dan mempunyai banyak pengalaman. Tak hanya itu, pengawalan dari LKPP dan Kejaksaan menjadi salah satu untuk mencegah adanya kesalahan dalam pengadaan. Sebab jika ada permasalahan di pembangunan PPK yang pertama menjadi tersangka. “Harapannya agar pembangunan di Kota Bogor berjalan baik, tingkat penyerapannya bagus dan tidak ada efek hukum dibelakangnya. Sementara untuk Laporan 2017 kemarin sedang diaudit BPK semoga tidak ada temuan,” imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, keberadaan PPK sangat strategis. Karena diamanahi tugas melaksanakan program pembangunan dari mulai perencanaan sampai realisasinya. Maka mana saja pada kegiatan yang benar-benar strategis perlu dikawal terus dengan bersinergi bersama LKPP dan Kejari. “Memang belum semua PPK mengetahui ketentuan teknis belanja barang sehingga berujung kesalahan dan ke ranah hukum. Tapi hal itu tentunya harus dihindari. Saya berharap semua target pembangunan dalam terwujud demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya
DPRD Kabupaten Sukabumi Pelajari Perda RTRW
Dipimpin langsung ketuanya, Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota (Penkot) Bogor, Kamis (15/02/2018). Kedatangan mereka tersebut untuk mempelajari implementasi pelaksanaan Perda Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diterima Kepala Bidang (Kabid) Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Sonny Riyadi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali memaparkan maksud kedatangannya. "Kebijakan apa saja yang diilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalkan pelaksanaan RTRW, terutama dalam mengatasi kemacetan serta perkembangan industri dan pusat perbelanjaan di Kota Bogor," kata Budi. Ia juga menuturkan, bahwa pihaknya ingin mengetahui bagaimana upaya dan langkah yang diambil Pemkot Bogor dalam menangani persoalan seperti penyalahgunaan pemanfaatan lahan atau bangunan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW. "Hal ini mengingat di Kabupaten Sukabumi yaitu di jalan-jalan utama dan strategis telah banyak bangunan-bangunan ruko. Yang ingin kami tanyakan adalah langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mengatasi kondisi tersebut,” katanya.
