METROPOLITAN - Aktivis mahasiswa berperan penting untuk mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Berikut sepak terjang Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) MPO Komisariat STIKIP Muhamadiah Bogor saat wartawan koran ini mengunjunginya, kemarin. Sejak kapan Anda aktif dalam organisasi kemahasiswaan? Sejak awal masuk kuliah, tepatnya pada 2015. Bahkan, waktu itu sebelum mengikuti ospek kampus, saya sudah mengikuti pengkaderan di HMI. Apa yang melatarbelakangi Anda terjun ke dunia aktivis kemahasiswaan? Pertama, adanya dorongan yang kuat dari keluarga untuk menjadi manusia yang tak hanya mementingkan diri sendiri. Semua itu ada di jalur aktivis. Oleh karena itu, menjadi aktivis merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari gelar mahasiswa. Ini bisa dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana aktivis mahasiswa tak pernah absen dalam gerakan perubahan yang pernah dialami bangsa ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait program Panca Karsa Bupati Bogor? Secara umum program Panca Karsa sangat bagus, tapi dalam realitanya masih banyak kekurangan. Karena dalam mewujudkan Kabupaten Bogor maju dan berkeadaban harus dibarengi gerakan yang terasa sampai lapisan masyarakat akar rumput. Inilah yang kadang luput dari perhatian. Jika bupati mau menyempatkan diri mengkroscek masyarakat di pedalaman atau yang jauh dari pusat keramaian, pasti akan terlihat jelas bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang kondisinya memprihatinkan. Anda sering melakukan unjuk rasa, lalu isu apa yang paling populer di Kabupaten Bogor? Sebetulnya terlalu banyak persoalan di Kabupaten Bogor. Tapi sejauh ini yang paling disoroti adalah kinerja Dinas PUPR. Itu terlihat dari beberapa kegiatan advokasi yang kami lakukan di lapangan. Apa harapan Anda untuk bupati Bogor? Saya harap bupati bisa lebih mengoptimalkan program Panca Karsa agar sampai ke kalangan masyarakat bawah. Selain itu, saya juga berharap bupati bisa mengevaluasi kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bogor. (mul/c/yok/py)
