METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instan­si Pemerintah (AKIP) tahun ini mendapat predikat BB. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Bogor, Iwan Se­tiawan, saat menghadiri Eva­luasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerin­tahan pada Pemkab Bogor dan Cianjur di ruang Serba­guna 1 Setda Kabupaten Bo­gor, kemarin. “Semoga hasil evaluasi ter­hadap AKIP Kabupaten Bogor pada 2019 bisa meningkat, sehingga mendapatkan pre­dikat BB,” kata Iwan. “Target ini sejalan dengan raihan pencapaian birokrasi sebagai pelaku pembangunan harus bisa menyesuaikan dengan kompetensi, budaya dan etika baru yang berkembang, termasuk di dalamnya kemam­puan berinteraksi dengan digital tools dan pembuatan kebijakan berbasis bukti (evi­dence),” sambungnya. Sementara terkait perte­muan ini, Iwan menilai seba­gai salah satu wujud komitmen, baik Pemkab Bogor dan Cianjur dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerin­tahan yang akuntabel, bersih, berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta terwujudnya pe­layanan publik yang baik dan berkualitas. “Melalui evaluasi ini, kita se­mua berharap mendapatkan hasil dan pencerahan yang komprehensif sesuai tiap kom­ponen yang ada pada delapan area perubahan reformasi bi­rokrasi, sehingga kita semua secara bertahap terus meman­tapkan komitmen dalam me­reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia yang di­canangkan pemerintah pusat pada 2025,” bebernya. Iwan menambahkan, salah satu upaya yang telah ditem­puh Pemkab Bogor adalah menata kelembagaan dengan membentuk unit kerja bagian reformasi birokrasi dan akun­tabilitas kinerja pada sekre­tariat daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019. “Dari aspek pelayanan publik terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabili­tas pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan perizinan dan penanaman modal, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan pada rumah sakit daerah dan pus­kesmas serta pelayanan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.(*/rez/py)