METROPOLITAN - Guber­nur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menargetkan angka kemiskinan Provinsi Jabar bisa mencapai 6,3 persen ta­hun ini. Angka ini turun di­banding pada 2019 yang se­besar 6,8 persen. ”Pada 2018, berdasarkan data BPS 7,25 persen turun menjadi 6,8 persen, dengan kecepatan yang sama tahun ini targetnya bisa 6,3 persen,” ujarnya di Sentul Internatio­nal Convention Center, Senin (2/3). Saat ini, jumlah desa di Jabar 5.312. Sementara itu, jumlah penduduk Jabar mencapai 50 juta jiwa. Angka ini berbeda jauh dengan provinsi tetan­gga, yaitu Jawa Tengah, dengan jumlah desa mencapai 8.000-an, dan penduduknya lebih sedikit yaitu 34 juta jiwa. Dalam 12 bulan, lanjutnya, banyak program inovatif un­tuk desa tersebut, mulai dari desa wisata, program satu desa satu startup dan lainnya. Hasilnya, meski anggaran terbatas, Jabar berhasil me­mangkas desa sangat terting­gal di wilayahnya. ”Walau dana terbatas, indeks kesuksesan pembangunan naik. Jabar menjadi provinsi pengentasan kemiskinan pa­ling cepat,” katanya. Tahun ini, banyak hal yang menjadi fokus untuk mem­belanjakan dana desa. Tak hanya persoalan ekonomi, ketahanan masyarakat juga akan menjadi fokusnya. Selain itu, isu stunting juga akan menjadi agenda, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. ”Target tahun ini juga infra­struktur, ekonomi digital, pariwisata, nantinya di 2020 akan banyak lahir desa wi­sata,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter­tinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, men­gatakan bahwa tahun ini memang baru sekitar Rp17,4 miliar dana desa yang disa­lurkan di 40 desa di Kabupa­ten Bogor. Ia mencatat dana desa untuk Provinsi Jabar untuk 2019 sampai 2020 men­capai Rp5,94 triliun. ”Memang sekian kabupaten belum cair, Insya Allah tidak rumit. Untuk desa mandiri langsung cair 40 persen, ma­kanya cepat jadi desa man­diri,” tegasnya. Ia menekankan prioritas penggunaan dana desa an­tara lain untuk transformasi ekonomi perdesaan, selanjut­nya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Iamenilai diharuskan membangun infrastruktur di desa, dengan syarat harus bersentuhan langsung untuk ekonomi dan masyarakat. (cn/feb/run)