METROPOLITAN - DPRD Kota Kupang, berkunjung ke PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE), Kamis (12/3). Kunjungan mereka ini untuk mempelajari tentang implikasi pengalihan izin usaha pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Kristian Saeketu Baitanu menjelaskan, dalam kunjungannya bersama Komisi I DPRD Kota Kupang ini, tidak hanya memperlajari soal izin tambang, tapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru di Kota Kupang. "Kelihatannya cocok ini kalau di Kota Kupang kita membuat perusahaan daerah yang bergerak di bidang tambang. Karena kita punya potensi di Kupang, sehingga bisa membuka lapangan kerja baru yang berdampak pada pengurangan pengangguran dan mengurangi kemiskinan," kata Kristian. Terlebih, usai berkunjung ke PT PPE, DPRD Kota Kupang mendapat pencerahan untuk memberi rekomendasi ke Pemkot Kupang agar mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pertambangan. "Meski sudah diambil alih provinsi, pemkot juga akan mendapat dana bagi hasil dari pertambangan. Karena kita punya potensi pertambangan yang kini dimanfaatkan oleh Semen Kupang," kata dia. Sementara Direktur Utama PT PPE, Agus Setiawan mengaku jika kunjungan dan DPRD Kota Kupang, selain mempelajari soal izin yang dialihkan ke provinsi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempelajari apa yang bisa diperbuat PT PPE dalam menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah. "Intinya, yang ditanyakan mereka itu kan soal apa yang didapat oleh pemda saat izin dan pengawan tambang diambil provinsi. Saya katakan bahwa tetap ada bagi hasil. Karena, lokasi tambangnya juga di Kabupaten Bogor. Saya juga jelaskan juga struktur perusahaan ini," kata dia. Menurutnya, PT PPE saat ini fokus pada pembuatan aspal untuk jalan dan jembatan, yang bisa dibeli kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Kabupaten Bogor, maupun perusahaan dari luar Bogor.(*/FEB)