METROPOLITAN - Dirjen Anggaran Kementerian Keu­angan, Askolani, menyebut pemerintah masih memper­siapkan skema pemberian bantuan kepada pelaku Usa­ha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan dunia usaha dari dana pencadangan se­kitar Rp150 triliun. Anggaran tersebut masuk Stimulus III yang nilainya mencapai Rp405,1 triliun. Di mana sekitar Rp75 triliun untuk insentif tenaga kese­hatan dan penanganan kese­hatan, lalu sekitar Rp110 triliun untuk sosial safety net seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sekitar Rp70,1 triliun untuk dukungan in­dustri seperti pemotongan pajak, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. ”Pemerintah di sisi pembiayaan cadangkan pembiayaan Rp150 triliun untuk dukungan bentuk lain UMKM, dunia usaha,” kata Askolani dalam video confe­rence, Jakarta, Selasa (21/4). Askolani menyebut skema pemberian bantuan pembi­ayaan ini masih difinalkan antara pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lem­baga Penjamin Simpanan (LPS). ”Ini terkait perbankan skema ini masih disiapkan pemerintah dengan perbankan dengan OJK, BI dan LPS un­tuk bagaimana tangani dam­pak dari kegiatan sektor eko­nomi dan keuangan,” jelasnya. Menurutnya, skema ban­tuan ini melengkapi langkah pemerintah dalam menga­tasi dampak virus corona (Covid-19). Pemerintah sen­diri sudah mengalokasikan anggaran untuk sektor kese­hatan, sosial safety net atau perlindungan sosial, dan yang terakhir adalah bantuan ke­pada dunia usaha. Pemerintah telah membe­rikan keringan pajak seperti penanggungan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pa­sal 21, penundaan PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 dan mem­percepat restitusi PPN dengan batasan hingga Rp5 miliar. ”Kemudian di Perppu juga insentif lain diberikan, misal dengan pengurangan pajak PPh badan menjadi 22 persen dari 25 persen. Agar dunia usaha tidak alami penurunan signifikan, jangan sampai dunia usaha betu2-betul se­top diharap bisa meringankan beban dan dalam waktunya mereka bisa pulih dan ber­kembang kembali,” ungkap­nya. (kps/feb/run)