METROPOLITAN - Pemerin­tah Provinsi Jawa Barat (Pem­prov Jabar) tengah menyusun protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sektor ketena­gakerjaan secara komprehen­sif. Nantinya protokol keseha­tan di tempat tersebut bisa titaati para pegawai. Kepala Disnakertrans Pro­vinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi mengatakan, protokol kesehatan di sektor ketenaga­kerjaan harus disusun secara rinci. Sehingga para pekerja dapat terlindungi dari papa­ran virus corona (Covid-19) di area kerja. “Ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar, red), sudah ada beberapa kebijakan soal protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 di pe­layanan ketenagakerjaan,” ujar Ade Afriandi, Minggu (7/6). Ada tiga surat edaran yang dikeluarkan Disnakertrans Ja­bar saat PSBB tingkat provinsi. Mulai tentang protokol pence­gahan corona, keberlangs­ungan hidup buruh/pekerja dan perusahaan di Jabar dan tentang pencegahan Covid-19 usai libur keagamaan. Kebijakan yang telah diber­lakukan itu akan menjadi ajuan Pemprov Jabar susun protokol AKB di sektor kete­nagakerjaan. “Kebijakan yang telah diberlakukan menjadi acuan dalam menyusun SOP perkantoran atau industri ke­tika AKB di Jabar dijalankan. Temasuk edaran gubernur Jabar tentang penerapan so­sial distancing di lingkungan kerja,” jelas Ade. Ade melanjutkan, dalam ke­bijakan sebelumnya, pimpinan di perusahaan dan di serikat pekerja harus ikut serta dalam pencegahan penyebaran Co­vid-19 di lingkungan kerja. Caranya dengan mengoptimal­kan fungsi pelayanan keseha­tan tempat kerja. Perusahaan wajib menyediakan tempat cuci tangan, memelihara kebersihan, jaga jarak antara pekerja, cek suhu tubuh pekerja. AKB di sektor ketenagaker­jaan akan berjalan efektif ke­tika semua pihak menaati standar prosedur dan protokol yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemda. Saat ini Pemprov Jabar susun pro­tokol AKB di sektor ketenaga­kerjaan secara komprehensif. Saat ini 78.992 pekerja diru­mahkan dan 17.300 pekerja Jabar di-PHK selama pandemi. “Protokol AKB di ketenaga­kerjaan di Jabar akan dikirim­kan ke Gugus Tugas Covid-19 Jabar dan Dinas Kesehatan sebagai bahan bagian protokol AKB di Jabar. Supaya protokol kesehatan ini berjalan, Disna­kertrans akan melakukan pe­meriksaan dan pengawasan standar keselamatan kerja, kesehatan dan norma ketena­gakerjaan,” pungkasnya. (inl/ feb/run)