METROPOLITAN - Ban­tuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahap II akan segera disalurkan. Data penerima bansos intens di­validasi dan dipadankan su­paya tepat sasaran dan ber­keadilan. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan, dalam penyalu­ran bansos tahap II, data ha­rus benar-benar bersih se­hingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu. “Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemu­dian NIK tidak ganda, yang penting dia (penerima, red) tidak menerima bantuan yang lain,” kata Dodo dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (16/4). Bansos provinsi Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk pe­rantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, ban­tuan tunai Kementerian So­sial, dan bansos kabupaten/kota. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS. “Karena BPKP mempunyai data dari Kemensos, Dana Desa, maupun kabupaten/kota,” kata Dodo. “Kami ber­upaya sungguh-sungguh un­tuk tahap berikutnya penyalu­ran bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda,” tambahnya. Dodo menyata­kan, dinamika penyaluran bansos selalu hadir di la­pangan. Guna menekan dina­mika itu, Pemda Provinsi Jabar menerima laporan mau­pun aduan dari masyarakat via Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) dan Aplikasi Sapa Warga. “Kami sudah punya penga­laman dan punya data yang pasti. Harapan kami di tahap kedua ini, penyaluran lebih lancar, dan semua sasaran yang berhak, harus mendapat bansos,” katanya. (ps/feb/run)