METROPOLITAN - Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) merupakan inovasi yang sangat efektif membantu masyarakat yang menderita kekeringan di saat kemarau. Karena itu, pemerintah diha­rapkan dapat meningkatkan jumlah ABSAH di lokasi-loka­si rawan kekeringan. Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dalam Rapat Dengar Penda­pat dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di gedung MPR/ DPR RI, Selasa (2/2). “Saya sangat mengapresiasi program Kementerian PUPR berbentuk ABSAH. Karena sejak beberapa tahun lalu, saya senantiasa menyuarakan so­lusi bagi masyarakat yang ke­rap terkena kekeringan di saat kemarau. Sementara cekungan di dalam tanah pun sudah tidak menampung air lagi,” katanya. ”Kondisi ini tidak hanya dia­lami masyarakat di pegun­ungan, tetapi juga di wilayah pantai. Karena itu, saya sang­at mendukung jika program ABSAH ini dapat ditingkatkan dari sisi ketersediaan, jumlah maupun nominal,” sambung­nya. Menurut Neng Eem, Kemen­terian PUPR, khususnya Ditjen SDA, juga harus melakukan inovasi untuk mengantisipasi beragam bencana yang diaki­batkan terjadinya pemanasan global. Sebab, dampak dari perubahan iklim dan pema­nasan global ini nantinya juga akan berdampak pada rusaknya daerah-daerah aliran sungai akibat banjir, abrasi, dan ben­cana lainnya. “Sekarang ini bencana yang sering kali terjadi bukan hanya disebabkan faktor cuaca buruk, tetapi juga karena alih fungsi lahan hutan dan pemanasan global. Ke depan, diperlukan strategi yang harus mulai di­pikirkan Ditjen SDA. Angga­ran untuk OP (Operasi dan Pemeliharaan, red) sebaiknya tidak hanya dijadikan rutinitas, tetapi juga memberikan so­lusi dan antisipasi terhadap bencana yang mungkin akan terjadi di kemudian hari,” ucap Neng Eem. Untuk diketahui, ABSAH merupakan infrastruktur peny­ediaan air baku mandiri dengan prinsip kerja menampung air hujan dalam tampungan yang di dalamnya terdapat media akuifer buatan yang tersusun dari kerikil, pasir, bata merah, batu gamping, ijuk, dan arang. Inovasi ini sudah banyak dite­rapkan Kementerian PUPR di wilayah yang mengalami kesu­litan air karena faktor geologi dan iklim, pulau-pulau kecil, dan daerah berair asin seper­ti Pulau Miangas, Pulau Hiri, Pulau Pasi, dan Pulau Lombok. Penyaluran Padat Karya (PKT) ABSAH dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khus­usnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan seder­hana yang tidak membutuhkan teknologi. Pelaksanaan PKT harus memperhatikan proto­kol physical and social distan­cing untuk pencegahan penye­baran Covid-19. Dalam Tahun Anggaran 2020, Ditjen SDA Kementerian PUPR telah merealisasikan OP dan PKT tunai dalam bentuk Pro­gram Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi/P3TGAI (10 ribu lokasi), OP irigasi, OP sungai dan pantai, OP air tanah dan air baku, dan ABSAH (57 lokasi). Program ini telah me­nyerap tenaga kerja sebanyak 198.476 orang. Sedangkan pada Tahun Ang­garan 2021, program PKT tunai dialokasikan sebesar Rp3,35 triliun, terdiri dari 273 lokasi pembuatan ABSAH senilai Rp80 miliar, 10.000 lokasi P3TGAI senilai Rp2,25 triliun, 653 lo­kasi OP irigasi dan rawa seni­lai Rp210 miliar, 1.168 OP sungai dan pantai senilai Rp230 miliar, 776 lokasi OP air tanah dan air baku senilai Rp60 mi­liar, 2.083 OP irigasi dan rawa senilai Rp430 miliar, dan 586 lokasi OP bendungan senilai Rp90 miliar. (*/rez/run)