Wali Kota Bogor Bima Arya menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket di Paseban Suradipati, di Balai Kota Bogor, Kamis (25/2/2021). Dalam pertemuan yang berjalan kurang lebih satu jam, Bima Arya dan Vincent Piket membicarakan banyak hal, mulai penanganan Covid-19 di Kota Bogor hingga kerja sama APEKSI dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan yang lainnya. DALAM pertemuan tersebut, Dubes Uni Eropa untuk Indo­nesia, Vincent Piket, mengaku kunjungan ke Kota Bogor merupakan kunjungan ke­duanya ke Indonesia. Ia me­rasa senang dapat bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya yang telah terpilih seba­gai Ketua APEKSI. Kunjungan ini, jelas Vincent Piket, dalam menjalin kerja sama untuk membangun kota-kota di Indonesia dan pemerintah daerah untuk mendukung Sustainable De­velopment Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Ber­kelanjutan (TPB). Kerja sama yang dimaksud di antaranya Leadership, Ow­nership, Capacity for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empower­ment Sustainable Development Goals (LOCALISE SDGs) dan hal perubahan iklim, yakni mendukung kota-kota agar bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim serta mem­bahas tentang pandemi Co­vid-19. Kepada Vincent Piket, Wali Kota Bogor, Bima Arya mene­rangkan langkah dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot Bogor) dalam menghadapi dan menekan angka penularan covid-19 di Kota Bogor hingga di level kelurahan. Di antaranya meningkatkan rasio ketersediaan tempat tidur (Bed Occupancy Ratio) atau BOR di Kota Bogor yang saat ini menurutnya sudah lebih baik dibanding bebera­pa pekan yang lalu. Salah satunya dengan cara mendirikan Rumah Sakit La­pangan Kota Bogor. Proses dan tahapan vaksinasi yang telah dilaksanakan, utamanya bagi tenaga kesehatan tidak keting­galan dibahas. Hasil survei tentang Covid-19 di Kota Bogor yang telah dila­kukan Pemkot Bogor sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tidak hanya aspek kesehatan, aspek bantuan hingga pemu­lihan ekonomi turut dijelaskan Bima Arya. Menurutnya saat ini yang menjadi isu utama di Indone­sia adalah tentang pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan. Sementara dalam rangka pemulihan ekonomi, Pemkot Bogor meluncurkan dan meng­gencarkan beberapa kegiatan, seperti urban farming, pem­bentukan destinasi wisata baru berupa wisata alam dan yang lainnya. “Kebijakan yang di­ambil dan diterapkan tentunya dengan arahan dari pemerin­tah pusat,” katanya. Terkait APEKSI, Vincent Piket secara langsung menanyakan kepada Bima Arya, apa program prioritas APEKSI. “Menguatkan ikhtiar dalam menghadapi dan melawan pandemi Covid-19. Selain itu mengumpulkan para praktisi yang kompeten dalam upaya menyeimbangkan pemulihan ekonomi dan kese­hatan. Belajar dari kolega Wali Kota di Indonesia maupun internasional tentang cerita sukses atau pengalaman apa­pun yang mampu memberikan inspirasi dan menurut saya itu cukup penting,” kata Bima Arya menjawab pertanyaan. Pemerintah daerah memi­liki peran penting dalam pen­capaian agenda 2030 atau disebut juga Sustainable De­velopment Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang menjadi advo­kasi United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC), yakni dengan memas­tikan lingkungan yang kondu­sif bagi pelaksanaan SDGs dan menekankan pentingnya me­lokalkan TPB melalui pengu­atan pemerintah daerah. Program LOCALISE menja­dikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan TPB se­bagai payung hukum di tataran nasional. Tujuan umumnya adalah untuk memberdayakan pemda dan asosiasi pemda demi terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kebijakan yang efektif, serta mengede­pankan pembangunan lokal yang inklusif melalui peren­canaan TPB. Sedangkan tujuan khususnya adalah memperkuat kapasitas pemda untuk mengarusutama­kan indikator TPB dalam ke­bijakan dan perencanaan daerah serta meningkatkan kapasitas operasional dan kelembagaan asosiasi pemda dalam menjalankan fungsi utama pemda dalam mening­katkan kesadaran pemda ter­hadap TPB. (*/yok/run)