METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ke Suaka Elang, Gunung Halimun Salak, Cijeruk, Kamis (2/9). Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bogor, Nuradi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), mewakili Bupati Bogor, Ade Yasin, menerima rombongan Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, dalam kunjungannya mengungkapkan ada tiga kabupaten yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Yakni, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak. Sekarang ini sedang didorong. Istilahnya insentif fiskal, yakni dukungan anggaran untuk pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat pada pembangunan lingkungan. Termasuk menuangkannya ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya, dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda). “Nantinya akan mendapatkan insentif fiskal seperti fiskal ekologis. Ini sudah mendapat dukungan juga dari komunitas internasional. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik untuk Jawa Barat, terutama untuk Kabupaten Bogor dalam memperkuat komitmen terhadap pembangunan lingkungan,” ungkap Dedi. Dedi menjelaskan gunung menghasilkan berjuta-juta kubik air mineral yang memadai. Air mineral kemasan yang merajai Indonesia itu berasal dari gunung tersebut. Belum lagi sumber energi yang berasal dari gunung ini dan hal-hal lain yang menjadi sumber pendapatan negara. “Bagaimana caranya menjaga Gunung Halimun Salak dan gunung-gunung di seluruh Indonesia, tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi, maka pendapatan yang berasal dari gunung yang masuk dapat terdistribusi dalam perencanaan lingkungan yang memadai,” jelasnya. Dedi menegaskan eksploitasi sumber daya alam itu harus balik ke tempat asal. Jangan sampai orang yang tinggal di tempat lain nyaman, tapi orang yang tinggal di gunung tidak dapat apa-apa. “Jadi, bagaimana pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kaki gunung tersebut dibiayai negara, bagaimana rumah-rumahnya ditata negara, infrastrukturnya ditata negara, kesehatannya dijamin negara,” tandasnya. (*/eka/run)