METROPOLITAN - Badan Penyelenggara Jaminan So­sial (BPJS) Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. Hal Ini dilakukan untuk memudahkan BPJS Ketena­gakerjaan dalam berkoordi­nasi dengan kejaksaan, dalam hal penegakan kepatuhan pemberi kerja dalam pemenu­han seluruh hak-hak pe­kerja. Khususnya dalam hal Jaminan Sosial Ketenaga­kerjaan sesuai ketentuan undang-undang yang ber­laku. Kepala BPJS Ketenagaker­jaan Bogor Cileungsi Dedi Mulyadi mengatakan, PKS ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaks­anaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang per­data dan tata usaha negara yang bertujuan untuk efek­tivitas penanganan masalah hukum dalam bidang per­data dan tata usaha negara, baik di dalam mupun di luar pengadilan. “Tujuan PKS ini untuk me­ningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara seperti pemberian bantuan hukum oleh JPN secara litigasi mau­pun nonlitigasi, pemberian legal opinion, dan tindakan hukum lainnya,” katanya. Dedi memaparkan, penan­datangan perjanjian kerja sama ini bukanlah hal baru karena sudah dilaksanakan sebelumnya. “Isi PKS ini sebenarnya penegakan hukum terhadap implementasi Jaminan So­sial Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bogor,” imbuhnya. Dedi menyebut kewenangan penegakan hukum ada di kejaksaan sebagai penga­cara negara. Sehingga, pihak BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi terus berkoordi­nasi dengan Kejari Kabupa­ten Bogor dalam hal penega­kan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja. “Ini juga sebagai upaya untuk mempercepat proses atau mengurangi potensi tidak diterimanya hak oleh pekerja akibat kelalaian atau pelanggaran-pelanggaran normatif yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,” jelasnya. Dedi berharap dari PKS ini agar PKBU di wilayah Kabu­paten Bogor tertib dan patuh dalam penyelenggaraan program jaminan sosial se­suai ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor yang disebabkan risiko so­sial ekonomi sesuai tugas dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan selaku ba­dan penyelenggara jaminan sosial. PKS ini dihadiri kepala Ke­jaksaan Negeri Kabupaten Bogor beserta jajaran bidang perdata dan tata usaha ne­gara, kepala BPJS Ketenaga­kerjaan Bogor Cileungsi beserta jajaran, dan kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota beserta jajaran. (din/ suf/eka/run)