METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bo­gor bakal menyalurkan ban­tuan sosial (bansos) untuk seribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah. Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan saat rapat tindak lanjut penga­rahan presiden terkait pengen­dalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan penya­saran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (3/10). Saat ini, kondisi inflasi na­sional pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen dan inflasi Jawa Barat pada Agustus sebesar 4,71 persen Year on Year (YoY). Sementara inflasi di Kabupa­ten Bogor per Juni 2022 sebe­sar 3,66 persen dan pada Agustus deflasi 0,45 persen. Iwan menjelaskan ada be­berapa poin arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diterjemahkan dan diimplementasikan di Kabu­paten Bogor. “Intinya bagai­mana kita bisa membahas pelaksanaan yang lebih teknis, apa saja yang harus dilaksana­kan Pemkab Bogor,” ujar Iwan. Langkah yang sudah diambil di antaranya, dengan men­galokasikan dua persen Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pengendalian inflasi. Bentuk kegiatannya, berupa bansos kepada seribu UMKM dan intervensi harga-harga bahan pokok di pasar melalui operasi pasar di 40 kecamatan. “Saya minta segera tindak lanjuti pelaksanaan teknisnya. Kita fokus kepada beberapa hal tersebut yang bisa dilaks­anakan sampai akhir tahun ini, serta berupaya agar bisa mengalokasikan dana ban­tuan akibat kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak, red) ini tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain­nya,” tegasnya. Berkaca pada penanganan Covid-19 yang cukup berhasil di Indonesia, semua pihak juga diharapkan kompak da­lam penanganan inflasi. Semua harus bersatu dari tingkat pu­sat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. “Seperti saat kita menanga­ni Covid-19. Kalau Covid-19 kita bisa bersama-sama, uru­san inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” harap Iwan. Terkait percepatan pengha­pusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, Iwan me­minta semua dinas memberi masukan berupa langkah-langkah konkret dalam men­gurangi angka kemiskinan ekstrem ini. Dinas juga di­minta berkoordinasi dengan kementerian, terutama menge­nai data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor yang tercatat di pusat. “Kalau hanya mengandalkan beberapa dinas, tidak akan mungkin bisa. Tapi saya yakin jika seluruh dinas bersinergi membuat kegiatan kolabo­rasi untuk mengatasi kemisk­inan ekstrem di Kabupaten Bogor, pasti bisa,” pungkasnya. (fin/eka/run)