METROPOLITAN.ID - Sejumlah kelompok masyarakat berencana menggelar demonstrasi di beberapa lokasi strategis di Jakarta Pusat hari ini, Jumat, 14 November 2025.
Untuk memastikan ketertiban dan keamanan, Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 1.047 personel polisi yang akan mengawal berlangsungnya aksi tersebut.
Berdasarkan laporan dari Kepolisian, aksi ini tersebar di empat titik utama di Jakarta Pusat. Keempat lokasi tersebut adalah:
- Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
- Kantor pusat PSSI
- Kantor Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (FPI)
- Kantor Komnas HAM RI
Para mahasiswa dan massa dari berbagai kelompok masyarakat turut berpartisipasi dalam demonstrasi ini.
Baca Juga: Indonesia dan Norwegia Sepakati Kerja Sama Perdagangan Karbon Berbasis Teknologi
Aksi diusut dilakukan secara damai, dengan pendekatan persuasif dari pihak kepolisian.
Mereka diimbau untuk menjaga ketertiban, menghindari provokasi, serta menghindari aksi yang berpotensi menimbulkan kerusakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum.
Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan akan diinformasikan secara langsung sesuai perkembangan di lapangan.
Masyarakat diimbau untuk menghindari area aksi apabila tidak memiliki kepentingan mendesak guna menghindari kemacetan dan gangguan lalu lintas yang signifikan.
Polisi menegaskan bahwa pengawalan berlangsung dengan pendekatan humanis dan persuasif. Para petugas yang bertugas tidak akan membawa senjata api dan diinstruksikan untuk menjaga ketertiban umum serta memastikan aksi berlangsung aman dan tertib.
Baca Juga: 5 Kuliner Baru di Blok M yang Lagi Hits, dari Pad Mie Siram sampai Donat Mochi Raw Dough
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan pendekatan damai dan terbuka terhadap hak berkumpul dan berekspresi.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
