METROPOLITAN.ID - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), melalui Yukki Nugrahawan, memberikan tanggapannya terhadap ajakan boikot terhadap produk yang diduga mendukung Israel.
Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan industri Indonesia (Kadin) Indonesia, Yukki Nugrahawan, mengungkapkan bahwa aksi boikot dapat berdampak merugikan bagi dunia usaha, terutama produk yang diduga mendukung Israel.
Hal tersebut mengingat produk yang dicurigai mendukung Israel sebagian besar diproduksi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja lokal seperti yang dikatakan oleh Yukki Nugrahawan yang merupakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Baca Juga: Kawal Kasasi Kasus KSP SB, Ratusan Ribu Anggota PSBB Gelar Aksi Damai
Dalam hal ini, Kadin meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang melindungi kepastian hukum.
Pemerintah juga diharapkan menjadi peran dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah maraknya seruan aksi boikot.
Selain berdampak besar terhadap produk yang dituduh memiliki keterkaitan dengan Israel, ekonomi dan pendapatan masyarakat juga terpengaruh dari gerakan boikot ini.
Baca Juga: Gabung Bhayangkara FC, Radja Nainggolan Bisa Debut Main di Liga 1 Lawan Persikabo 1973
Yukki menyatakan bahwa aksi bikot terhadap produk yang diduga mendukung Israel perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.
"Aksi boikot yang kini tengah marak perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dengan fokus pada perlindungan kepentingan nasional," ungkap Kadin dalam keterangan resminya di Jakarta pada Kamis (30/11) melalui Jawapos.com.
Kadin mengutip pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tidak pernah merilis daftar produk yang terbukti berhubungan dengan Israel.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Warga Kepulauan Riau Terkait Uji Materi, Proyek Rempang Eco City Tetap Berlanjut
Yukki menegaskan bahwa Kadin tetap mengacu pada pandangan MUI, dan MUI sendiri tidak memiliki kewenangan untuk merilis daftar produk yang dicurigai pro-Israel dan afiliasinya.
Dengan demikian, daftar produk yang disebarluaskan di media sosial untuk boikot belum dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran klaim pro-Israel tersebut.