METROPOLITAN.ID - Hubungan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dengan anggota DPRD Purwakarta belakangan memanas dan tidak harmonis.
Buntutnya, ada kabar sidang paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun Anggaran 2022 alias laporan APBD 2022 bakal boikot oleh DPRD Purwakarta.
Beberapa kesalahan bupati disebut bisa memicu gagalnya sidang paripurna nanti di Gedung DPRD Purwakarta.
Baca Juga: Bima Arya Minta Generasi Muda di Depan untuk Kampanyekan Pemilu Gagasan demi Tangkal Hoaks
Jika para anggota dewan di DPRD Purwakarta melakukan tidak hadir dalam sidang paripurna alias melakukan boikot, maka hal itu merupakan kedua kalinya setelah terjadi pada rapat paripurna laporan APBD 2021 yang dilaksanakan pada tahun lalu.
Mengutip pojoksatu.id, Dari kabar yang beredar, ulah yang dilakukan oleh bupati yaitu tidak menghadiri undangan dari DPRD.
Atas ulahnya itu, membuat retak dan lemahnya komunikasi yang dibangun oleh eksekutif kepada lefislatif.
Baca Juga: Pengelolaan Bank Sampah Dua Kelurahan di Kota Bekasi Tuai Pujian
Selain itu, ada persoalan di masyarakat yang membuat kepercayaan terhadap Bupati Anne Ratna Mustika menurun.
Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi mengatakan, legislatif sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun komunikasi dengan Bupati secara baik dan benar.
Tapi nyatanya, apa yang dilakukan oleh Bupati Anne Ratna Mustika membuat para wakil rakyat kecewa, sehingga hal itu bisa memicu terputusnya komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Baca Juga: Pastikan Rencana Pembangunan Sekolah Baru Masuk APBD 2024 Kota Bogor, Bima Arya : Bangun Dua Sekolah
Sebelum sidang paripurna Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban Penggunaan APBD, DPRD terlebih dulu mengundang Bupati untuk melakukan rapat kerja.
“Itu salah satu bentuk itikad baik kami, dari pihak DPRD,” kata Ahmad Sanusi, dikutip dari pojoksatu.id.
