METROPOLITAN.ID - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor, Sirhan, angkat bicara soal aksi sejumlah mahasiswa yang menuntut Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu hengkang dari Kabupaten Bogor.
Seperti diketahui, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan HMI MPO Bogor menggelar aksi di depan gerbang komplek perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong pada Jumat, 6 September 2024 dan di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 11 September 2024.
Dalam demo tersebut, massa aksi meminta Kemendagri memulangkan Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu dengan sejumlah alasan.
Baca Juga: Bungkus Permen Berisi Narkoba Beredar di Sukamakmur, Diduga Kiriman dari Lapas
Menurut Sirhan, aksi tersebut dilakukan kader yang sudah tidak tercatat alias tak resmi.
"Ketua komisariat itu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemecatan terhadap kader-kader yang kemarin (demo)," kata Sirhan usai audiensi dengan Pj Bupati Bogor, Kamis, 12 September 2024.
Menurutnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kader tak resmi itu tidak menanggapi permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor secara konstruktif, dan bukan merupakan sikap kritis.
Baca Juga: 53 Desa di Bogor Mulai Kekeringan, Warga Bisa Minta Air Bersih ke BPBD, Begini Caranya
Dalam kesempatan itu, Sirhan bersama pengurus HMI-MPO Cabang Bogor juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan Pemkab Bogor dalam penataan kawasan wisata Puncak, salah satunya mengenai pentingnya penerangan jalan setelah penertiban bangunan liar.
Sebab, penerangan jalan menjadi satu sebab juga mungkin terjadinya kecelakaan.
"Makanya saya kasih masukan juga tadi penerangan jalan umum sangat penting di kawasan Puncak," ungkapnya.
Baca Juga: Remaja di Puncak Bogor Tewas Dianiaya Kakak Pacarnya, Ini Kata Psikolog
Sementara itu, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyambut baik kunjungan HMI MPO Cabang Bogor.
Ia mengaku siap menampung sejumlah masukan yang disampaikan jajaran pengurus mengenai pembangunan daerah.
Terkait penerangan jalan umum di Jalur Puncak, Pj Bupati Bogor mengaku telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, karena status jalan tersebut merupakan jalan nasional.
