"Sanksi tegas pasti harus ada, hanya saja Dishub tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan, itu berdasarkan undang-undang (penindakan) merupakan kewenangan kepolisian," katanya.
Lalu untuk minimnya PJU di jalur tambang yang dikeluhkan warga, bayu mengaku pihaknya sedang merencanakan pemasangan PJU sesuai kebutuhan yang didasari dari hasil survei di lapangan.
"Tergantung kebutuhan nanti titiknya, kita akan survei dari UPT Jasinga, saya masih menunggu laporan dari sana," ungkap Bayu.
Bayu mengaku saat ini situasi lalu lintas di jalur yang biasa dilintasi truk tambang sudah relatif aman karena pembangunan jalan provinsi sudah mulai berjalan dan personel dishub telah aktif berpatroli sejak pagi hari.
"Petugas mulai jam 5 sudah patroli untuk menghalau kendaraan truk yang mencoba masuk, kalau ada yang coba masuk di luar jam yang ditentukan langsung kita minta putar balik," jelas Bayu.
Sejauh ini, Bayu menyebut jumlah kendaraan truk tambang yang diputar balik cukup banyak setiap harinya.
Ia berjanji pihaknya akan terus berjaga untuk mengawasi keberadan truk tambang yang melanggar jam operasional.
"Kalau lengah sedikit kendaraan langsung masuk, karena itu kita stand by terus di lapangan," pungkasnya. (Riza)
