Oleh : Dewi Ayu Rahmawati Rizki (Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Djuanda)
PERSOALAN sampah hingga kini masih menjadi sorotan yang tak kunjung selesai di Kabupaten Bogor. Di wilayah kerja UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III, persoalan ini semakin rumit seiring meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi yang kian padat, serta ramainya kawasan pariwisata yang terus berkembang di kawasan Cisarua dan sekitarnya.
Masalah paling mendasar adalah timbulan sampah yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas armada pengangkut. Meski UPT telah mengoperasikan sejumlah truk, jumlahnya tidak sebanding dengan volume sampah, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Akibat keterbatasan itu, tumpukan sampah kerap menumpuk terlalu lama dan memunculkan keluhan dari warga maupun wisatawan.
Selain keterbatasan armada, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan optimal, baik karena minimnya fasilitas maupun kurangnya partisipasi warga.
Sampah rumah tangga, pasar, hingga sampah wisata masih bercampur, membuat kerja petugas semakin berat dan peluang daur ulang menjadi sangat kecil.
Di sisi lain, administrasi dan sistem pendataan juga masih lemah. Pencatatan timbulan sampah harian, rekap armada, maupun jumlah pelanggan retribusi belum sepenuhnya akurat. UPT jelas membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sistem pencatatan yang lebih modern agar mampu bekerja lebih efektif.
Meski tantangan tersebut nyata adanya, bukan berarti jalan keluar tidak tersedia. Pemerintah daerah harus hadir lebih kuat, baik dengan menambah armada, memperbaiki infrastruktur persampahan, maupun meningkatkan koordinasi antarwilayah.
Sementara itu, UPT perlu lebih intensif menggandeng masyarakat, komunitas, hingga generasi muda untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. inovasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular perlu dikembangkan. Misalnya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos untuk pertanian, sedangkan plastik dan logam bisa masuk ke rantai daur ulang yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
Program bank sampah juga bisa menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan partisipasi warga.
Pada akhirnya, pengelolaan sampah bukan hanya urusan UPT semata. Masyarakat sebagai penghasil sampah wajib terlibat, pelaku usaha wisata dituntut menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai, dan pemerintah daerah harus memberikan dukungan nyata.
Jika sinergi ini terjalin, maka masalah sampah di UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III bukan hanya bisa kendalikan, melainkan juga dapat berubah menjadi peluang besar menuju pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Kehadiran mahasiswa Universitas Djuanda dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di wilayah UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III memberikan warna tersendiri dalam upaya penanganan masalah sampah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi lapangan, tetapi juga ikut terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah, mulai dari pemantauan armada, pencatatan timbulan harian, hingga sosialisasi pentingnya pemilahan sampah kepada masyarakat.
Partisipasi mahasiswa menjadi bukti bahwa persoalan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau UPT saja. Kehadiran generasi muda membawa semangat baru serta ide-ide segar, seperti pengenalan konsep ekonomi sirkular, inovasi pemanfaatan sampah organik menjadi kompos, hingga pengembangan bank sampah berbasis komunitas.
Hal ini selaras dengan tujuan KKL, yaitu menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
