“Kami tetap memantau situasi di pusat, karena setelah penandatangan persetujuan gubernur dengan DPRD kita sudah serahkan ke Kemendagri, tentu saja karena gunting pitanya di presiden dicabutnya moratorium pemekaran daerah,” kata Bedi.
Baca Juga: Samsung Galaxy Z Fold 6 Segera Rilis, Punya Tampilan Luar yang Lebih Lebar
Ia berharap pengajuan yang disampaikan ke Kemendagri terkait pemekaran segera disetujui.
Sebab, pemekaran penting dilakukan di Jawa Barat untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan lolos dan kami optimis lolos karena di Jabar cukup ketat dalam hal pelaksanaan pengkajian,jadi tidak sembarangan cukup ketat untuk mengkaji potensi pemekaran daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Hujan Deras, Kali Cibeuteung Babakan Kabupaten Bogor Meluap, Hektaran Tambak Terendam
Sebelumnya pada Oktober 2023 lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru atau DOB.
”Sementara stop dulu. Tapi nanti kita akan lihat,” ujar wapres.
Sedangkan pada awal 2024 ini, Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan berharap pemerintah segera meninjau ulang moratorium pemekaran wilayah yang sudah berlangsung selama ini.
Baca Juga: 5 Alasan Utama Shikamaru Nara Jadi Hokage Kedelapan Konoha di Manga Boruto Two Blue Vortex
Terlebih karena banyak warga masyarakat yang berharap daerahnya segera dimekarkan. Jangan sampai, pemerintah terlambat merespon, dan malah tenang-tenang saja.
"Saya sudah sering mendapat masukan, harapan dan keinginan pemekaran daerah, tetapi semua tertunda karena ada moratorium. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar dan segera mempertimbangkan kembali keinginan rakyatnya," ungkap Syarie Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, itu tidak memungkiri ada beberapa daerah yang tidak bisa berkembang setelah dilakukan otonomi. (*)
