Sejauh ini, kata dia, tidak ditemukan pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin berat dari ASN. Namun, untuk pelanggaran disiplin sedang, sanksi yang diberikan adalah penundaan kenaikan pangkat dan gaji berkala.
Kusmana menyebutkan adanya edaran baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengatur langkah-langkah terkait pelanggaran dalam konteks pemilu dan Pilkada.
Semua tindakan disiplin ini harus melalui pertimbangan teknis yang matang sebelum keputusan diambil.
Dalam menghadapi kompleksitas masalah dalam Pilkada ini, dia tidak menginginkan banyak ASN yang terlibat dalam kegiatan politik, baik karena hubungan kekeluargaan, merasa hutang budi maupun faktor emosional lainnya.
Meskipun demikian, ia mengingatkan agar ASN selalu menjaga integritas dan netralitas mereka demi menciptakan Pilkada yang adil dan damai.
Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kota bersama tim inspektorat terus memonitor dan memberikan pembinaan kepada seluruh ASN. Kusmana berharap bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Pilkada serentak kali ini dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti.
Ditemui di tempat yang sama, Camat Warudoyong Sandra Teguh Utama menuturkan, soal netralitas ASN dalam Pilkada sudah dilaksanakan sejak dua bulan lalu sesuai imbauan Pj Wali Kota.
"Kelurahan, THL se-Kecamatan Warudoyong yang berjumlah kurang lebih 90 orang akan bersikap netral. Saya juga mengingatkan untuk semua ASN maupun Non ASN untuk lebih berhati-hati selama masa kampanye untuk tidak berpihak dan melayani semua tanpa diskriminasi," ujarnya. (Satiri)
