METROPOLITAN.ID - Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji saat membuka kegiatan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, pada Senin 19 November 2024.
"Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan komitmen kita untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan transparansi," kata dia.
Baca Juga: Pelatih Arab Saudi Herve Renard Sudah Mempersiapkan Antisipasi Kekuatan Timnas Indonesia
"Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan serta mengawasi proses pengambilan keputusan," imbuh Kusmana.
Kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana SKPD ini bertujuan untuk menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat pada tahun 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Mohamad Hasan Asari, Komisioner Informasi Provinsi Jawa Barat, Yudaningsih, S.H., M.Si., serta para PPID pelaksana dari berbagai SKPD.
Baca Juga: Viral Penampilan Hijab saat Umrah, Isa Zega Private Akun Instagram
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Informasi Provinsi Jawa Barat, Yudaningsih mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemkot Sukabumi dalam memperkuat keterbukaan informasi. Terutama dengan melibatkan langsung seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penyusunan Daftar Informasi Publik.
"Pengelolaan informasi yang baik tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga membantu dalam perencanaan dan evaluasi program-program pemerintah," kata dia.
"Harapan kami, dengan adanya kegiatan ini, PPID di setiap SKPD dapat lebih siap dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik," imbuh Yudaningsih.
Ke depan, Pemkot Sukabumi berencana untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, termasuk dengan menyediakan lebih banyak saluran komunikasi yang interaktif bagi warga.
Dalam jangka panjang, diharapkan bahwa pengelolaan informasi publik yang baik akan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan partisipatif. (Satiri)
