Terdapat sejumlah mekanisme dan tahapan administratif yang wajib dilalui, termasuk konsultasi resmi dengan Gubernur Jawa Barat.
“Ada kewajiban konsultasi dengan gubernur, banyak prasyarat yang perlu dipenuhi. Berbeda dengan pengisian jabatan kadis pada umumnya. Termasuk mutasi Inspektur yang ada juga wajib konsultasi dengan Gubernur,” tuturnya.
Ii Marlina menegaskan, Wali Kota Bekasi perlu memberikan penjelasan kepada DPRD dan publik terkait alasan di balik kekosongan jabatan tersebut.
“Wali Kota perlu menjelaskan kepada DPRD kenapa mengambil langkah mengosongkan posisi inspektur pada saat ini,” ujarnya.
