METROPOLITAN.ID - Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cikampek bersama Komite SMK Muhammadiyah 1 Cikampek angkat bicara terkait permasalahan pungutan biaya parkir di sekolah.
Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cikampek Aceng Sukmana mengatakan bahwa uang pungutan yang diambil dari parkir siswa di sekolah tersebut merupakan pengelolaan yang dilakukan langsung oleh pihak PCM.
"Jadi soal pengelolaan parkiran itu tidak sama sekolah, tapi dikelola langsung oleh pihak PCM ya," kata dia.
Baca Juga: Demi Tingkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan di Pilkada 2024, KPU Karawang Gencarkan Sosialisasi
Ia mengatakan, PCM melakukan pungutan sendiri karena adanya pembiayaan yang dikelurkan oleh pihak PCM dalam menjalankan bisnis yang melibatkan siswa tersebut.
Diantaranya pembiayaan sewa lahan serta kegiatan lainnya yang mengatasnamakan kepentingan umat.
"Hasil dari uang parkir itu kita pakai buat biaya sewa lahan sebesar Rp100 juta per tahun dan kegiatan bina desa dalam memberikan kontribusi ke lingkungan," ungkap dia.
Baca Juga: Griya Dakwah Hadir di Kemang, Langkah Menuju Muhammadiyah Boarding School Unggulan
Disinggung soal izin yang harus ditempuh terkait pungutan parkiran di samping halaman SMK Muhammadiyah Cikampek itu, pihak komite mengaku belum memiliki izin yang seharusnya.
"Kalau masalah izin kita masih situasional lah ya, jadi sebanarnya belum memenuhi izin yang harus ditempuh secara utuh," ucap Komite SMK Muhammadiyah Cikampek, Iwa Hirana.
Tak hanya itu, permasalahan siswa yang sudah menggunakan kendaraan yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau membawa motor sendiri juga ditanggapi oleh pihak Kepala SMK Muhammadiyah Cikampek.
"Soal masalah siswa yang membawa motor sendiri kita akui, siswa memang belum memiliki SIM tapi disini kita terus menghimbau kepada siswa agar menggunakan kendaraan umum," ungkap Kepala SMK Muhammadiyah 1 Cikampek Heni Nuraeni. (acu/ryn)