METROPOLITAN.ID - Asisten Daerah (Asda) Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Puji Widodo, membuka kegiatan Bimtek Tata Cara Pendaftaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), di Pendopo Sukabumi, Rabu 26 Februari 2025.
Puji Widodo hadir mewakili Sekda Ade Suryaman yang berhalangan.
Sosialisasi Perbup Nomor 4 Tahun 2025.Tentang Pembebasan Retribusi dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga dilakukan dalam kegiatan di Pendopo Sukabumi, mulai Rabu 26 Februari 2025.
Baca Juga: Polres Sukabumi Kota Punya Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Baru, Ini Nama-namanya
Puji yang membacakan amanat sekda mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut berkaitan dengan amanah yang tersandang untuk memudahkan warga Kabupaten Sukabumi.
Saat ini dalam kondisi sedang tidak menguntungkan atau yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBP) dalam rangka mendapatkan rumah.
"Bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya akan mendukung kebijakan pemerintah pusat yang ingin menghadirkan tiga juta rumah 2025 hingga tiga tahun berturut-turut hingga kebutuhan 3,9 rumah bisa terpenuhi," ujarnya.
Baca Juga: Ahok Disebut dalam Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, Kejagung Siap Panggil?
Untuk mensukseskan program tersebut maka pemerintah harus melakukan berbagai upaya salah satu diantaranya adalah dengan mempermudah proses.
Untuk itu persyaratan bagunan gedung atau dulu dikatakan IMB untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu dihapuskan. Kedua yang berkaitan dengan BPHTB juga dihapuskan dan ketiga percepatan.
Sementara itu Kepala DPMPTSP mengatakan, dia telah membuat sebuah norma sebagimana amanah yang disandang. Berdasarkan Perda Nomor 45 Tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB dan Perbup Nomor 4 Tahun tentang pembebasan dan Percepatan PBG di Tahun 2025.
Tidak hanya itu kata dia, yang penting dilakukan adalah menciptakan iklim yang kondusif. Sasarannya ada dua yaitu rumah deret yang dilakukan oleh pengembang tipe 21, 30 dan 36 untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu rumah tapak dari masyarakat.
"Pemerintah akan memberikan kemudahannya diantaranya mereka tidak diwajibkan buat design atau gambar konstruksi struktur mekanikal itu sudah disediakan dan tidak membutuhkan jasa konsultan," jelasnya.
Hari ini juga kita menginformasikan rencana nomor induk berusaha yang di tahun 2025 ini menjadi target. Tahun lalu 55 ribu realisasinya 52 ribu. Sedangkan tahun ini naik jadi 75 ribu NIB.