METROPOLITAN.id - Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengaku mendukung usulan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan dilaksanakan secara daring. Hal itu diungkapkan Dedie setelah mengetahui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengintruksikan PPDB tahun ini digelar secara daring. Bukan tanpa alasan Dedie mendukung usulan ini. Sebab, dengan PPDB dilaksanakan secara daring, hanya mereka yang memenuhi kriteria saja yang bisa diterima di sekolah tujuan. "Pemanfaatan teknologi informasi untuk penerimaan siswa baru harusnya bisa lebih memberikan keyakinan kita bahwa sistem online benar-benar handal, transparan dan akuntabel. Sehingga mereka yang memenuhi kriteria saja yang bisa diterima di sekolah tujuan," kata Dedie kepada METROPOLITAN.id, Rabu (19/5). Meski Wakil Wali Kota Bogor menyepakati pelaksanaan PPDB digelar secara daring, namun nyatanya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor belum mengeluarkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan pelaksanaan PPDB masih dalam pembahasan. "Belum, sedang dibuat SK Wali Kota nya. Nanti kalau sudah beres saya kasih tau," kata Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi. Terpisah, Wakil Kepala SMAN 4 Kota Bogor, Mamat Suherman menyebut, meski aturan pelaksanaan PPDB di Kota Bogor belum diputuskan, pelaksanaan PPDB tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Apalagi, pandemi Covid-19 masih terjadi sampai saat ini. "Iya bulan depan masih online," singkatnya. Hal senada diungkapkan Kepala SMPN 15 Kota Bogor, Endang Mina. Menurutnya, untuk PPDB di Kota Bogor saat ini baru tahap sosialisasi dari Disdik ke sekolah-sekolah. "Juknisnya atau perwalinya belum ada," kata pria yang akrab disapa Endang. Pun begitu dengan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dikatakan Endang, hal tersebut masih sebatas wacana. Kalau pun dilaksanakan, hal itu dilakukan secara terbatas. "Untuk PTM sendiri baru wacana, kalau keadaannya memungkinkan mungkin di TP 2021/2022 di Kota Bogor PTM bisa dilaksanakan tapi secara terbatas," ucapnya. "Pada dasarnya sekolah harus mengakomodir keinginan dari siswa dan orang tua," sambung dia. "Kami juga sudah membagikan formulir mengenai setuju tidaknya diadakan PTM. Dan di atas 80 persen jawaban banyak siswa/orangtua ingin sekolah mengadakan PTM dan sebagiannya tetap ingin PJJ," bebernya. Oleh karenanya, ditambahkan Endang, apabila nanti PTM diizinkan, maka sekolah harus bisa melayani kegiatan belajar siswa dalam bentuk tatap muka dan PJJ. "Tentu jadwal PTM-nya harus disesuaikan, seperti kehadiran siswa hanya 50 persen saja (satu kelas hanya diisi maksimal 16 siswa). PTM dilaksanakan secara bergilir. Ketika ada yang PTM maka yang belum kebagian akan mendapatkan tugas belajar mandiri dari guru (materinya akan sama dengan mereka yang lebih dulu mendapat kesempatan PTM)," tandasnya. (rez)