Ketiga, mengawal anggaran responsif gender dalam RPJMD Kabupaten Bogor.
"Keempat, dinas terkait harus membuka ruang kolaborasi yang luas dengan seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas, tokoh lokal, dan keluarga, untuk memperkuat pengawasan serta menekan tingginya angka kekerasan di Kabupaten Bogor," kata dia.
Ia menjelaskan, mekerasan bukan hanya urusan korban dan pelaku. Ini urusan semua orang, termasuk kaum muda yang tidak mau mewarisi budaya diam.
"Ini bukan isu perempuan semata, akan tetapi isu kemanusiaan” tutup Nabila.***
