Keempat jual beli kursi. P2G mencatat, kasus jual beli kursi, pungli, dan siswa titipan dari pejabat atau tokoh di wilayah bersangkutan antara lain terjadi di Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung, dan Depok.
"Modusnya adalah menitipkan siswa atas nama pejabat tertentu ke sekolah. Panitia PPDB sekolah yaitu kepala sekolah dan guru tidak punya power menolak sehingga praktik ini diam-diam terus terjadi. Pernah ramai aksi titipan oknum anggota DPRD kota Bandung dalam PPDB 2022," terang Feriyansyah.
Baca Juga: Buntut 'Dikuliti' DPRD, Pemkot Bogor Bakal Tambah 5 Sekolah Negeri Baru di Kota Bogor
"Ada juga yang "sama-sama main mata dan saling kunci". Oknum ormas memaksa akan membocorkan ke media (publik) nama-nama siswa dan pejabat yang melakukan titipan. Tapi sementara itu, pihak oknum ormas ternyata juga punya calon siswa yang ingin dimasukkan ke sekolah yang sama. Usut punya usut, oknum ormas menjual jasa dengan tarif tertentu kepada calon orang tua siswa," imbuhnya.
P2G mendesak agar pelaksanaan PPDB berkeadilan, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, pihak P2G berharap orang tua dan guru tidak takut menyampaikan dugaan pungli atau siswa titipan pada dinas pendidikan, satgas saber pungli, Ombudsman, Kemdikbudristek, atau media massa.
Baca Juga: Punya Terowongan Kembar Kebanggaan Jokowi, Ini Profil Tol Cisumdawu
Pihak inspektorat daerah, dinas pendidikan, dan Ombudsman dinilai perlu agresif melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB dan indikasi kecurangannya serta melakukan tindak lanjut.
Jika terjadi dugaan pungli oleh guru, kepala sekolah, atau masyarakat, maka perlu sanksi tegas maupun jalur hukum pidana.
Terakhir, Feriyansyah mengatakan, P2G menilai sistem PPDB pemerintah wajib memprioritaskan anak miskin dan satu zona untuk diterima di sekolah negeri.
Hingga 2023, sejumlah anak dari keluarga tidak mampu (jalur afirmasi) dan satu zonasi terus tidak tertampung.
Ia menjelaskan, hakikat sistem PPDB berpihak pada anak miskin dan anak dapat bersekolah di dekat rumahnya. Sistem ini memungkinkan biaya ongkos lebih ringan dan keamanan anak lebih terjaga.
Lebih lanjut, pemerataan sarana dan sarana pendidikan, seperti penambahan ruang kelas atau sekolah baru, menurutnya akan berbanding lurus dengan perekrutan guru oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Ngarep Angkut Federico Chiesa, Newcastle Siap Belanja Jor-joran (Lagi)
