METROPOLITAN.ID - Penjabat Gubernur Jawa Barat (Pj Gubernur Jabar) Bey Machmudin mengatakan bahwa Pemprov Jabar punya jabatan fungsional perencana terbanyak di Indonesia.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin pun meminta para ASN jabatan fungsional untuk bekerja lebih ekstra demi memenuhi harapan masyarakat.
"Sebagai provinsi dengan jabatan fungsional perencana terbanyak di Indonesia, tentu harapan masyarakat akan kualitas perencanaan di Jawa Barat menjadi lebih tinggi," kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, belum lama ini.
Baca Juga: Pekan Raya Bandung 2023 Digelar, Catat Lokasi dan Event yang Dihadirkan
Provinsi Jawa Barat, kata dia, harus senantiasa menjadi barometer dan contoh bagi pejabat fungsional perencana di seluruh Tanah Air.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin membeberkan hal itu saat membuka Seminar Nasional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2023 di Hotel Hilton, Kota Bandung, belum lama ini.
Kegiatan tersebut diikuti oleh jabatan fungsional perencana dari berbagai daerah se-Indonesia dengan tujuan menyamakan persepsi juga menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Kaltim Krisis Guru SLB, DPRD Minta Hal Ini Dilakukan Disdik
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin berharap kegiatan seminar tersebut tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga untuk bertukar informasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.
Pertemuan tersebut bisa menjadi ilmu pengetahuan baru dalam menerapkan berbagai rencana kerja ASN dalam menyusun sasaran kinerja agar lebih fokus dan terarah.
"Saat ini terjadi perubahan dalam sistem penilaian jabatan fungsional. Dengan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP sebagai metode penilaian, para pejabat fungsional perencana dapat bekerja lebih fokus pada pencapaian sasaran, bukan hanya sekadar mengejar angka kredit," ujar Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
Baca Juga: Bahas Pemilu 2024, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad Sambangi Polres Metro Bekasi Kota
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin berharap reformasi birokrasi harus diberlakukan dengan profesional agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Hal ini, sambung dia, harus diimbangi dengan reformasi birokrasi yang mengedepankan profesionalitas agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
