METROPOLITAN.ID - Kontroversi mengenai aturan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang larang penggunaan jilbab kepada anggota Paskibraka putri tingkat Nasional.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 18 orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang berjilbab terlihat tak menggunakan Hijab mereka saat pengukuhan di IKN pada Selasa, 13 Agustus 2024 lalu.
Para anggota putri Paskibraka 2024 tingkat nasional itu diduga dipaksa tak melepas Hijab mereka karena aturan yang ditetapkan oleh BPIP.
Kebijakan dan aturan mengenai larangan Paskibraka 2024 memakai Hijab itu tentu memancing beragam kalangan masyarakat di Indoensia untuk berkomentar dan memberikan kritik, bahkan para netizen banyak mengecam hal tersebut.
Salah satu kritik terkait hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo yangkritik BPIP.
Menurut Menpora Dito penting untuk menghormati pilihan masing-masing individu dalam memegang prinsip dalam beragama.
Baca Juga: PPI Kabupaten Karawang Kecam Inisiden Paskibraka Putri Diminta Lepas Hijab di IKN
Hal tersebut harus dijaga, adapun alasan yang dikatakan BPIP agar menjadi seragam bagi Paskibraka menurut Dito itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meminta mereka yang menggunakan Hijab harus dilepas.
Meskipun seluruh kewenangan terkait dengan Paskibraka itu dikethaui telah diambil alih oleh BPIP sejak tahu 2022, namun Kemenpora tetap memiliki perhatian dengan kontroversi yang terjadi tersebut.
Ditambahkan juga kritik kepada BPIP yang dianggap belum tegas menanggapi permasalah terkait polemik yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia itu.
Baca Juga: Dirjen HAM Pertanyakan Aturan Paskibraka Lepas Jilbab: Tidak Sesuai Nilai Pancasila
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan tanggapan dan juga kecaman terkait kebijakan yang kontroversial itu.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis yang menyebut BPIP tidak patuh dan melanggar konstitusi serta Pancasila dengan adanya aturan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka 2024.
