METROPOLITAN.ID - Pemerintahan Kabupaten Sukabumi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan rapat koordinasi percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) korban bencana alam yang melanda puluhan Kecamatan beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh Kepala BNPB, Letjen TNI, Suharyanto, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bupati Sukabumi, pejabat tinggi BNPB, dan Forkopimda, yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Rabu 8 Januari 2025.
Rakor ini membahas tentang percepatan pembangunan Huntap bersumber dana siap pakai stimulan perbaikan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana 2024 lalu.
Baca Juga: Tempat Wisata Populer di Kebumen buat Mengisi Liburan Akhir Pekan
Kiranya untuk mengantisipasi adanya hambatan-hambatan sekaligus penyimpangan penggunaan anggaran di lapangan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI, Suharyanto mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terjadi di 39 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi.
Bahkan, sejauh ini sudah melaksanakan verifikasi data rumah yang terdampak bencana.
Baca Juga: Disperkim Kabupaten Sukabumi Janjikan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pemukiman pada 2026
"Tim-tim itu melihat apa-apa yang dilakukan para kepala desa nanti dari hasil pengecekan segera akan dilaporkan atau diajukan kebutuhan anggarannya ke BNPB, selanjutnya BNPB akan mengajukannya Kementerian Keuangan," jelas dia.
Rakor tersebut, kata dia, untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hasil proses penilaian di lapangan bisa betul-betul by name by address.
"Ini untuk mengendalikan supaya prosesnya bisa berjalan secara lebih cepat dan tepat," ucapnya.
Baca Juga: POCO Siap Merilis POCO X7 Series Melalui Situs Resmi Xiaomi, Ini Spesifikasi Lengkapnya
Lebih lanjut Ia menyampaikan, proses pembangunan Huntap di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi berpotensi lebih dari satu tahap. Mengingat, jumlah kerusakannya cukup banyak.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyebut bahwa Jawa Barat adalah daerah rawan bencana. Dengan adanya Rakor ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan Hunian Tetap bagi warga terdampak bencana.
