Minggu, 21 Desember 2025

Ini Nasib 9 Daerah Pemekaran di Jawa Barat di Era Gubernur Dedi Mulyadi

- Minggu, 30 Maret 2025 | 17:40 WIB
Peta Jawa Barat. Ada 9 calon DOB di Jabar jika moratorium pemekaran wilayah dicabut presiden. (Dok scribd)
Peta Jawa Barat. Ada 9 calon DOB di Jabar jika moratorium pemekaran wilayah dicabut presiden. (Dok scribd)

5. Kabupaten Subang Utara: Dimekarkan dari Kabupaten Subang, mencakup 14 kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Ciasem.

Luas wilayahnya 1.003,76 km² dengan jumlah penduduk 687.762 jiwa per Desember 2023.

6. Kabupaten Indramayu Barat : Pemekaran dari Kabupaten Indramayu, terdiri dari 10 kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Kroya.

Wilayah ini memiliki luas 941,88 km² dan populasi sekitar 707.182 jiwa per Desember 2023.

7. Kabupaten Garut Selatan: Dimekarkan dari Kabupaten Garut, mencakup 15 kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Mekarmukti.

Luas wilayahnya 1.831,81 km² dan jumlah penduduk 621.945 jiwa per Desember 2023.

8. Kabupaten Garut Utara: Pemekaran dari Kabupaten Garut, terdiri dari 11 kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Cibiuk.

Wilayah ini memiliki luas 519,58 km² dan populasi sekitar 744.864 jiwa per Desember 2023

9. Kabupaten Tasikmalaya Selatan: Dimekarkan dari Kabupaten Tasikmalaya, mencakup 10 kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Karangnunggal.

Luas wilayahnya 1.186,17 km² dan jumlah penduduk 853.794 jiwa per Desember 2023.

Usulan pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya pemekaran, diharapkan setiap daerah dapat lebih fokus dalam pengelolaan potensi lokal dan kesejahteraan masyarakat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan, terkait usulan pemekaran daerah, masih belum bisa dipastikan kapan akan terwujud.

Mantan Walikota Bogor ini mengatakan, soal pemekaran itu masih menunggu hasil hitungan anggaran yang dibutuhkan dan tersedia. 

“Jadi artinya semuanya pasti harus melalui pembahasan dengan Kementerian Keuangan,” ujar Bima.

Dia menambahkan, satu sisi  pihaknya juga sedang melakukan penghematan anggaran.

“Belum bisa pastikan. Sekarang kita melakukan penghematan. Jadi Kementerian Dalam Negeri fokus untuk efisiensi menghemat rapat-rapat, menghemat perjalanan dinas, menghemat belanja-belanja alat tulis kantor dan sebagainya. Jadi konteksnya itu kita masih fokus pada penghematan dulu,” kata dia.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Anak-anak Kena Judol, Kegagalan Negara Sekuler?

Selasa, 3 Juni 2025 | 12:13 WIB

Wakil Bupati Purwakarta Lepas 308 Jemaah Haji

Senin, 26 Mei 2025 | 12:49 WIB
X