METROPOLITAN.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengundang kontroversi setelah menggulirkan gagasan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Ya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar prosedur vasektomi dijadikan syarat bagi warga untuk mendapatkan bantuan sosial.
Gagasan itu pun menuai reaksi negatif dari berbagai pihak. Mulai dari tokoh agama hingga para menteri Prabowo di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Warga Kampung BBR Geruduk Gedung DPRD Kota Bogor, Tuntut Penyelesaian Sengketa Hak Tanah
Banyak kalangan menilai usulan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan ajaran agama.
Mengutip berbagai sumber, berikut ini tokoh-tokoh yang menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal vasektomi jadi syarat penerima bansos.
1. MUI dan PBNU
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menentang keras wacana tersebut.
Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Segel Reklame Liar di Pertigaan Nyomplong dan Jalan Ahmad Yani
Sekretaris MUI Jabar, KH Rafani Akhyar, menegaskan bahwa vasektomi haram hukumnya kecuali dalam kondisi darurat dengan alasan medis.
Karena tidak ada kondisi darurat dalam konteks bansos, maka usulan ini dinilai tak memiliki dasar syar'i yang kuat.
Senada, Ketua Bidang Keagamaan PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, juga mengecam kebijakan ini.
Ia menyebutkan bahwa memaksa warga tidak mampu menjalani vasektomi demi bantuan sosial sangat tidak manusiawi dan mencederai nilai keadilan.
2. Menteri-Menteri Prabowo
Pemerintah pusat, melalui Menko PMK Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan tidak pernah mengatur vasektomi sebagai syarat menerima bansos.