Sementara lain- lain pendapatan daerah yang sah semula Rp28,80 miliar bertambah 77,78 miliar atau naik 279,09 persen menjadi Rp106,57 miliar.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin juga menuturkan kebijakan belanja pada rencana perubahan APBD 2023.
"Ini terdiri dari pemenuhan belanja wajib dan mengikat, penyediaan alokasi gaji dan tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), juga pendanaan hibah pilkada dan bantuan keuangan," ucap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta memperhatikan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya TA 2023, belanja daerah pada perubahan APBD 2023 (APBD-P 2023) diasumsikan mengalami peningkatan.
"Semula Rp33,39 triliun bertambah Rp2,42 triliun atau naik 7,13 persen menjadi Rp36,35 triliun," ucapnya.
Sementara dari sisi kebijakan pembiayaan, penerimaan pembiayaan semula Rp873,28 miliar bertambah Rp1,59 triliun atau naik 182,31 persen menjadi Rp2,47 triliun.
Pengeluaran pembiayaan semula Rp1,09 triliun bertambah Rp300 miliar atau naik 27,58 persen menjadi Rp1,39 triliun.***
