METROPOLITAN.ID - Puluhan siswa diduga mengalami gejala keracunan makanan karena program makan bergizi gratis (MBG) di dua sekolah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin, 21 April 2025.
Berdasarkan laporan yang beredar, puluhan siswa dari MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Gejala yang dilaporkan termasuk mual, muntah, sakit perut, hingga pingsan. Para korban langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.
Baca Juga: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Sekda Provinsi Jawa Barat Kunjungi Kompleks Pabrik Citeureup
Peristiwa ini sontak memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkapkan rasa prihatin mendalam atas kejadian tersebut.
Ia menilai, insiden yang berulang seperti ini bukan lagi sekadar kelalaian teknis semata, melainkan mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam tata kelola program MBG secara nasional.
Baca Juga: Komdis PSSI Jatuhkan Sanksi untuk Muhammad Ferarri dan Persija Jakarta Usai Duel Klasik
"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, dikutip dari Metropolitan.id dari JawaPos, pada Rabu, 23 April 2025.
Menurut Nurhadi, kejadian keracunan seperti ini bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Terlebih, jika insiden semacam ini terus berulang tanpa ada tindakan nyata dalam bentuk audit, penegakan sanksi, atau perbaikan sistem pengawasan.
Baca Juga: Mbok Yem Meninggal Dunia, Ini Profil Sang Pemilik Warung Puncak Lawu yang Kini Tinggal Kenangan
“Ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah,” lanjutnya.
Melihat situasi yang semakin memprihatinkan, Nurhadi menegaskan bahwa Komisi IX DPR akan segera memanggil pihak terkait, khususnya Kepala Badan Pangan Nasional, untuk dimintai penjelasan secara resmi.
