Menurutnya, perlu ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia makanan MBG yang tersebar di berbagai daerah.
"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," ujar legislator dari Dapil Jawa Timur IX itu.
Selain itu, DPR juga mendorong agar pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan turut lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala.
"Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," tutupnya.
