METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kabupaten Purwakarta tengah dibuat heboh dengan penetapan tersangka pejabat tersangkut dugaan korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) bagi karyawan yang di-PHK saat pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020 di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta.
Tiga orang jadi tersangka, yakni TFH, ASK dan AG. TFH merupakan mantan Kadisnakertrans Kabupaten Purwakarta. Sedangkan ASK merupakan Staf Ahli Bupati Purwakarta bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi, sekaligus Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP).
Sebelumnya, ASK pernah duduk sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).
Menanggapi perkara yang menimpa anak buahnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengaku prihatin anak buahnya yang terjerat kasus korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) bagi karyawan yang terkena PHK saat pandemi Covid-19 di Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta itu.
"Sebagai bupati tentu prihatin, tapi tentu saja itu harus hormati proses hukum yang akan dilaksanakan," ujar kata Anne Ratna Mustika dikutip dari sinarjabar.com, Kamis 27 Juli 2023.
Ditanya terkait Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan bantuan hukum atau tidak, bupati Purwakarta justru terlihat masih gamang.
Baca Juga: Dedie Rachim Lepas Pramuka Kota Bogor ke World Scout Jamboree di Korea
Anne Ratna Mustika belum memutuskan apakah akan memberikan bantuan hukum atau tidak.
Alasannya, ia akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dengan Sekda Purwakarta, Norman Nugraha.
"Nanti akan dilakukan evaluasi dulu dengan sekda," kata dia.
Baca Juga: Tim KTJ Kota Bekasi Apresiasi Program Klinik Tanaman di Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Perwira
Sebelumnya, Kabupaten Purwakarta tengah dibuat geger dengan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, belum lama ini.
Sebab kasus dugaan korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) buat karyawan yang di PHK saat pandemi Covid-19 di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta itu menyeret pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.