Khusus di bidang penelitian, berdasarkan hasil diskusi Forum Perguruan Tinggi Purwakarta siap membantu pemda dalam membuat kajian kajian terkait kebijakan.
"Kalau semua program didahului oleh kajian itu akan kuat dalam realisasinya karena memiliki basic penelitian yang padat. Akan lebih kuat jika basic ilmiahnya ada, dan tentu lebih jelas implementasi dan impak terhadap masyarakatnya," ujar Prof Yayan.
Di wilayah pengabdian kepada masyarakat salah satunya akan segera direalisasikan program satu Perguruan tinggi satu desa binaan.
"Bagaimana kita memiliki desa binaan paling tidak satu perguruan tinggi mempunyai satu desa binaan. Kita bina dan pantau progresnya," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purwakarta Terpilih, Om Zein turut memberikan tantangan kepada Forum Perguruan Tinggi Purwakarta untuk memiliki satu desa binaan dengan sistem-sistem istimewa.
"Om Zein tantang agar 18 perguruan tinggi punya satu desa binaan yang jadi percontohan di berbagai aspek. Baik pendidikan dan karakternya, kesehatannya, kehidupan sosial ekonominya, infrastruktur dan lain sebagainya," ucap Om Zein.
Untuk diketahui, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein yang berpasangan dengan Abang Ijo Hapidin di Pilkada 2024 lalu membawa visi, misi Purwakarta Istimewa untuk meneruskan kepemimpinan mantan Bupati Purwakarta dua periode Dedi Mulyadi.
Adapun, berikut visi misi Bupati Purwakarta Terpilih.
Visi : Purwakarta Istimewa
Misi :
Meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Purwakarta yang berkarakter, cerdas, unggul, sehat fisik dan mental, berakhlak serta professional pada bidang tugasnya masing-masing;
Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkarakter, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup yang proporsional dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan berdaya saing;
Menciptakan iklim investasi dan penanaman modal usaha yang sehat melalui jaminan keamanan wilayah yang kondusif serta kemudahan mendapatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Purwakarta;
Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan public yang bermartabat, efektif, efisien dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (good and clean governance).(Aik)
